Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Realisasi hanya Rp 1,5 triliun dari Rp 6 triliun yang dianggarkan di tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Airlangga saat dialog dengan petani sawit di Desa Sialang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam dialog itu, Airlangga menanyakan kendala dan kondisi program PSR ke petani.
Selain dialog, Airlangga juga menyerahkan bantuan PSR ke petani dengan total Rp 3,5 miliar. Dengan perhitungan Rp 30 juta per hektare untuk tahun pertama.
Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp 30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga Hartarto usai dialog dengan warga, Jumat (26/1/2024).
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kata Airlangga, memiliki target 180 ribu hektare lahan per tahun untuk diberikan dana PSR. Dana yang disediakan per tahunnya sebesar Rp 6 triliun dan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp 1,5 triliun.
"BPDPKS sendiri memiliki target 180 ribu hektare per tahun untuk di-replanting dengan dana yang disediakan Rp 6 triliun dan tahun kemarin realisasinya Rp 1,5 triliun," ucapnya.
Berdasarkan hasil dialog dengan petani, Airlangga mengungkapkan jika ada beberapa kendala sehingga realisasi PSR rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah kepemilikan tanah yang tidak selesai.
"Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.
Pemerintah, kata Airlangga, terus mengupayakan penyelesaian masalah lahan perkebunan dan hutan. Hal itu guna semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari PSR.
"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Petani disebut meminta KUR untuk perawatan sebesar Rp 25 juta.
"Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," ungkapnya.
Di Sumut sendiri, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.
"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," tutupnya.
Ir
